Tinjauan Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Pekerja Rumah Tangga (Kelemahan dan Rekomendasi)

Tinjauan Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Pekerja Rumah Tangga (Kelemahan dan Rekomendasi)

Tinjauan Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang PRT
Naskah Permenaker Januari 17, 2015 (Sumber: Jala PRT, via email)
Permenaker Lengkap Unduh di sini.
Bahasa Tinjauan Indonesia
Versi Tinjauan 1.0
Pengkinian Terakhir Februari 1, 2015
Tinjauan Versi HTML https://indomia.wordpress.com/2015/02/01/tinjauan-permenaker-no-2-tahun-2015-tentang-pekerja-rumah-tangga-kelemahan-dan-rekomendasi/
Tautan Versi PDF Unduh di sini.

 

Beberapa hal untuk dipertimbangkan dalam perancangan RUU PRT.

Permenaker No. 2 Tahun 2015 masih memiliki beberapa kekurangan dan loopholes fatal, tetapi masih ada kesempatan untuk diperbaiki kekurangan ini dengan menyertakan beberapa rekomendasi dalam RUU PRT.

Pasal-pasal problematis (dan rekomendasi)
Pasal Isi Kenapa Problematis?
1 Ayat 1 Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain. ·         Loophole cukup besar, pemberi kerja dapat beralasan bahwa PRT diberi remunerasi dalam bentuk lain ketika dituduh tidak memberi upah [layak] dalam bentuk uang. Rekomendasi: Hilangkan sama sekali bagian “atau imbalan dalam bentuk lain” dan pertegas ketentuan bahwa PRT harus diberi upah dalam bentuk uang yang layak seperti ‘pekerja’ (orang yang memberi jasa dengan imbalan upah).

·         Jenis PRT masih perlu dijabarkan: Asisten rumah tangga (maid), perawat anak (nanny, bukan babysitter), governess, tukang kebun/pengurus kolam, runner, dan sebagainya.

·         Lalu standar gaji masing-masing jenis PRT ditetapkan dalam Lampiran, misalnya: Asisten rumah tangga digaji 100% dari UMR yang berlaku, nanny digaji 162% dari UMR yang berlaku (bisa juga menggunakan range seperti 200–300% sehingga pekerja yang lebih berpengalaman dapat digaji lebih tinggi, walaupun tentu saja batasan atas dari range tersebut bukan angka maksimum dan pemberi kerja boleh membayar lebih), governess digaji 250% dari UMR yang berlaku, dan seterusnya (sehingga ketika UMR berubah mengikuti inflasi, Permen ini atau UU PRT yang akan disahkan nanti akan selalu relevan dengan standar hidup tanpa perlu sering amandemen/dikinikan—yang pada akhirnya hanya akan berdampak pada bertambahnya pembelanjaan anggaran untuk sosialisasi).

·         Standar gaji PRT (dengan persentase nasional yang berlaku mengikuti UMR di daerah yang bersangkutan) harus ditentukan oleh Kementerian sendiri—bukan didelegasikan ke Dinas Ketenagakerjaan masing-masing daerah atau, lebih parah, organisasi yang rentan konflik kepentingan seperti Asosiasi Pelatihan Pekerja Seluruh Indonesia (APPSI).

1 Ayat 3 3. Pengguna PRT yang selanjutnya disebut Pengguna adalah orang perseorangan yang mempekerjakan PRT dengan membayar upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain. Idem.
3 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk perlindungan PRT dengan tetap menghormati kebiasaan, budaya, dan adat istiadat setempat. Klausa ini dapat menjadikan seluruh ketentuan dalam Permen ini sama sekali tidak berlaku. Dengan mengutip pasal ini ketika membela diri atas tuduhan pelanggaran hak PRT, orang dapat menganulir seluruh isi Permen ini. Seperti dalam kasus pelanggaran HAM lainnya, ini akan memberi kesempatan yang besar sekali untuk pelanggar hak PRT untuk beralasan bahwa “dalam budaya Indonesia, yang dianggap sebagai ‘pelanggaran HAM’ yang mereka lakukan bukan masalah” (bahkan bisa dibalikkan dengan argumentasi bahwa mereka hanya melaksanakan haknya untuk menjalankan adat istiadat). Misalnya: Dengan menghormati budaya klasis (classist) Indonesia atau beralasan bahwa PRT yang mereka pekerjakan bukan dipekerjakan melainkan “ngenger[1] (titipan keluarga kurang mampu kepada keluarga mampu untuk diberi sandang-papan-pangan) sehingga tidak dibayar selayaknya “pekerja” (orang yang memberi jasa dengan imbalan upah). Rekomendasi: Hilangkan sama sekali pasal ini.
9 Persyaratan Pengguna:
9 huruf c Sehat jasmani dan rohani. Bagaimana dengan penyandang disabilitas dan individu dengan penyakit kronis? Bukankah mereka justru merupakan jenis orang yang paling membutuhkan jasa PRT, selain perawat medis? Dan dengan adanya larangan pengguna jasa yang paling berpotensi untuk diperbolehkan mempekerjakan PRT, lapangan kerja hilang.
Pasal-pasal netral
Pasal Isi Komentar
4 huruf c Mendapat izin dari suami/isteri bagi PRT yang sudah berkeluarga. ·         Kesetaraan gender sudah diikutsertakan dengan baik di sini. Jadi, bukan hanya istri yang harus memperoleh izin suami, tapi suami juga harus mendapatkan izin dari pasangan hidup dengan standar yang sama.

·         Bentuk baku dari kata “istri” tidak menggunakan huruf ‘e’ (isteri).

5 Pengguna dan PRT wajib membuat Perjanjian Kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain. Cukup jelas. Rekomendasi: Hilangkan bagian ‘lisan’ untuk mencegah terjadinya eksploitasi. Tingkat keterbacaan di Indonesia sudah mencapai 93% atau mungkin lebih[2], dan kalau memang pekerja tersebut tidak dapat membaca-menulis, mungkin perjanjian tertulis dapat dibantu dengan wakil dan saksi (mungkin bisa disediakan dari pihak Pemda, sebagai bantuan hukum).
9 Persyaratan Pengguna:
9 huruf a Mempunyai penghasilan yang tetap. Apa definisi ‘penghasilan tetap’, dan bagaimana dengan pengusaha dan pekerja bebas? Untuk menjamin bahwa PRT akan selalu dibayar tepat waktu, mungkin bagi pemberi kerja dengan pekerjaan tidak tetap/berisiko tinggi dapat diberi keringanan kontrak dengan jangka waktu yang lebih pendek? Misalnya: Kontrak 3 (tiga) bulan saja, jadi PRT tidak terikat sampai dengan 1 (satu) tahun. Atau tambahan klausa bahwa PRT boleh meninggalkan kontrak kalau pemberi kerja wanprestasi.
12 LPPRT yang akan menyalurkan PRT, wajib memiliki SIU-LPPRT dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Pemberian SIU-LPPRT rentan korupsi di Pemda.
15 SIU-LPPRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dipungut biaya. Rekomendasi: Mungkin penambahan kata ‘apapun’ di akhir kalimat ini akan berguna. Karena ketentuan ini masih rentan korupsi dan petugas Pemda mungkin akan beralasan bahwa akan ada ‘biaya lain’ atau lebih baik lagi kalau secara eksplisit ada pencegahan pungutan liar.
27 Ayat 1 Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. Agak rentan terhadap perilaku korupsi, tapi mungkin dibantu dengan Pasal 27 Ayat 2.
27 Ayat 2 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berupa:

a.    peringatan tertulis;

b.    penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha LPPRT;

c.     pencabutan izin.

Rentan terhadap suap.
Pasal-pasal positif
Pasal Isi Komentar
4 huruf b Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun. Mencegah pekerja di bawah umur dan usia sekolah. Bagaimana kalau Kementerian membuat skema/program yang memberi kesempatan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk tinggal dengan keluarga pemberi kerja dengan imbalan sekolah? Anak kurang mampu boleh bekerja sebagai PRT di rumah tangga yang bersangkutan dengan, misalnya, maksimal 5 (lima) jam per hari dan wajib diberi waktu belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah. Tentu dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya pelecehan dan eksploitasi. Selain itu, mengikuti standar ILO (atau mirip dengan standar pekerja di bawah umur yang ditetapkan ILO untuk pekerja pabrik garmen, lihat: Pedoman ILO untuk pekerja berusia 13–15 dan 15–17 tahun). Tetapi, opsi ini harus diatur dengan jelas dan ketat, serta dengan tegas hanya berlaku bagi PRT usia sekolah dan dengan jelas berada dalam ‘skema pendidikan’ ini (jangan sampai skema ini dijadikan alasan untuk tidak membayar PRT di atas usia 18 dengan ‘imbalan’ dalam bentuk lain). Selain itu, anak usia sekolah harus dilarang tinggal di rumah pemberi kerja (bekerja sebagai live-in maid) untuk menghindari terjadinya pelecehan dan/atau eksploitasi. Juga harus dibentuk suatu mekanisme untuk mencegah agar skema ini tidak memberi kesempatan untuk Pemerintah untuk melepas tanggung jawab dalam penyediaan pendidikan yang terjangkau (skema ini harus bersifat sementara dan hanya ada sampai pemerintah telah menyediakan pendidikan dasar yang sepenuhnya gratis).
7 PRT mempunyai hak:
7 huruf a Memperoleh informasi mengenai Pengguna. Cukup jelas.
7 huruf b Mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya. Cukup jelas.
7 huruf c Mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja. Cukup jelas. Rekomendasi: Tambahkan “dan sesuai dengan standar gaji yang ditetapkan dalam Lampiran dan/atau Peraturan Pelaksana”.
7 huruf d Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat. Cukup jelas.
7 huruf e Mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Cukup jelas.
7 huruf f Mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan. Cukup jelas.
7 huruf g Mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Cukup jelas.
7 huruf h Mendapatkan tunjangan hari raya. Cukup jelas. Mungkin bisa ditambahkan dengan
7 huruf i Berkomunikasi dengan keluarganya. Cukup jelas.
11 Kewajiban Pengguna:
11 huruf a Membayar upah sesuai Perjanjian Kerja. Cukup jelas.
11 huruf b Memberikan makanan dan minuman yang sehat. Cukup jelas. Walaupun banyak pemberi kerja yang membedakan antara makanan yang boleh dikonsumsi kerja dengan pekerja rumah tangga secara ekstrem.
11 huruf c Memberikan hak istirahat yang cukup kepada PRT. Akan lebih baik kalau ada Lampiran dengan skema yang menjabarkan berapa lama waktu istirahat yang sehat.
11 huruf d Memberikan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Cukup jelas.
11 huruf e Memberikan tunjangan hari raya sekali dalam setahun. Cukup jelas.
11 huruf f Memberikan hak cuti sesuai dengan kesepakatan. Cukup jelas.
11 huruf g Mengikutsertakan dalam program jaminan sosial. Akan lebih baik kalau ada Lampiran yang menjelaskan bagaimana ini akan diimplementasikan (secara teknis). Apakah ini akan disponsori pemerintah, seperti Jamsostek, atau ditanggung pemberi kerja, lebih seperti asuransi pribadi yang ditanggung pemberi kerja?
11 huruf h Memperlakukan PRT dengan baik. Cukup jelas.
11 huruf i Melaporkan penggunaan jasa PRT kepada Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain. Cukup jelas.
22 Ayat 1 LPPRT dilarang memungut imbalan jasa dari PRT. Cukup jelas.
26 Ayat 1 Pembinaan dan pengawasan terhadap LPPRT dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Lihat penjelasan Pasal 26 Ayat 2 (poin di bawah ini).
26 Ayat 2 Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

d.    penguatan jejaring pengawasan sampai tingkat lingkungan rukun tetangga dalam rangka pembinaan dan pencegahan terhadap timbulnya kasus kekerasan terhadap PRT.

Cukup jelas. Mungkin bisa ditambahkan dengan inspeksi mendadak per RT/wilayah?

 

Catatan tambahan
1 Dalam pernyataannya kepada media, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, menyebutkan adanya pengaturan “standar penampungan PRT”[3], tetapi pada kenyataannya tidak ada pasal dalam peraturan ini yang mengatur mengenai standar penampungan PRT.
2 Terlalu banyak penekanan terhadap penghormatan terhadap budaya lokal (yang sangat mudah dijadikan alasan ketika terjadi eksploitasi pekerja).
3 Meskipun kewajiban adanya perjanjian tertulis (perkembangan positif dari budaya perjanjian lisan yang cenderung merugikan pekerja), tetapi “mendapatkan upah berdasarkan perjanjian kerja” sangat tidak menjanjikan. Harus ada ketentuan yang eksplisit menyebut “UMR”.

 

 

 

Media
 

1.    https://indomia.files.wordpress.com/2015/02/berita_prt_01_20150118-metro_kemenaker_terbitkan_regulasi_perlindungan.pdf

2.    https://indomia.files.wordpress.com/2015/02/berita_prt_02_20150118-detik_upah_prt_di_jakarta_minimal_1.pdf, https://indomia.files.wordpress.com/2015/02/berita_prt_02_20150118-detik_upah_prt_di_jakarta_minimal_2.pdf

3.    https://indomia.files.wordpress.com/2015/02/berita_prt_03_20150118-detik_pakai_jasa_prt_kini_harus_beri_cuti_dan_wajib_lapor_ke_ketua_rt.pdf

4.    https://indomia.files.wordpress.com/2015/02/berita_prt_04_20150118-detik_perusahaan_penyalur_dilarang_tarik_pungutan_ke_prt_dan_babysitter.pdf

5.    https://indomia.files.wordpress.com/2015/02/berita_prt_05_20150118-detik_blusukan_ke_penyalur_prt_menteri_hanif_diserbu_babysitter_1.pdf, https://indomia.files.wordpress.com/2015/02/berita_prt_05_20150118-detik_blusukan_ke_penyalur_prt_menteri_hanif_diserbu_babysitter_2.pdf

6.    https://indomia.files.wordpress.com/2015/02/berita_prt_06_20150120-rol_permenaker_perlindungan_prt_bisa_jadi_persiapan_pengesahan_ruu.pdf

7.    https://indomia.files.wordpress.com/2015/02/berita_prt_07_20150120-tribunnews_okky_-permenaker_no_2_tahun_2015_tentang_pekerja_rumah_tangga_hanya_menambang_citra_1.pdf, https://indomia.files.wordpress.com/2015/02/berita_prt_07_20150120-tribunnews_okky_-permenaker_no_2_tahun_2015_tentang_pekerja_rumah_tangga_hanya_menambang_citra_2.pdf

8.    https://indomia.files.wordpress.com/2015/02/berita_prt_08_20150120-viva_permenaker_no_2_tahun_2015_tidak_punya_payung_hukum_jelas.pdf

9.    https://indomia.files.wordpress.com/2015/02/berita_prt_09_20150121-infopublik_terbitkan_permenaker_prt_hanif_disebut_berani.pdf

10.  https://indomia.files.wordpress.com/2015/02/berita_prt_10_20150120-hukumonline_permenaker_tentang_prt_dinilai_tak_memiliki_payung_hukum.pdf

11.  https://indomia.files.wordpress.com/2015/02/berita_prt_11_20150120-rri_okky-asokawati_permenaker_prt_offside.pdf

 

[1] https://miadjojowasito.files.wordpress.com/2015/02/hrw_cdw.pdf (p. 36), https://indomia.files.wordpress.com/2015/02/hrw_prt_anak.pdf (hal. 42).

[2] http://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS

[3] https://indomia.files.wordpress.com/2015/02/berita_prt_01_20150118-metro_kemenaker_terbitkan_regulasi_perlindungan.pdf

One thought on “Tinjauan Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Pekerja Rumah Tangga (Kelemahan dan Rekomendasi)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s